Berikut ini Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Asesmen Nasional (AN) Tingkat Dinas Provinsi
- melakukan sosialisasi
kebijakan dan teknis AN ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan satuan
pendidikan diwilayahnya;
- melakukan koordinasi pendataan,
persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut AN di wilayahnya bersama dengan
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota,
kantor Kementeria Agama kabupaten/kota, Satuan Pendidikan, dan Unit Pelaksana
Teknis Kementerian;
- memastikan
ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya sesuai
kewenangannya;
- mendata dan
memverifikasi Satuan Pendidikan pelaksana (mandiri/menumpang dan
daring/semidaring) berdasarkan infrastruktur yang dimiliki setiap satuan pendidikan
sesuai kewenangannya;
- menetapkan satuan
pendidikan pelaksana AN dan satuan pendidikan yang menumpang ke satuan
pendidikan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan
pendidikan, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan
pendidikan pelaksana AN;
- melakukan pelatihan
tim teknis provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan di wilayahnya;
- melakukan koordinasi
dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan
pelaksanaan AN;
- menetapkan pendidik
atau tenaga kependidikan sebagai pengawas pelaksanaan AN di satuan pendidikan
secara silang;
- melakukan pendampingan
kepada satuan pendidikan dalam persiapan dan pelaksanaan AN;
- melakukan monitoring
dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional di wilayahnya sesuai
dengan POS AN;
- memastikan pelaksanaan
AN di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah
ditetapkan;
- mengeluarkan ketentuan
untuk memastikan kewajaran biaya dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya
antara satuan pendidikan yang menumpang dan satuan pendidikan yang ditumpangi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengelola anggaran
persiapan dan pelaksanaan AN yang bersumber dari dan APBN;
- melakukan desiminasi
hasil AN kepada satuan pendidikan sebagai bagian dari evaluasi sistem
pendidikan di wilayahnya;
- menyusun program
tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem
pendidikan di wilayahnya;
- melakukan pendampingan
tindak lanjut hasil AN terhadap satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya
sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya;
- menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan AN tingkat provinsi yang
berasal dari dana Pusat Asesmen dan Pembelajaran untuk disampaikan kepada Pusat
Asesmen dan Pembelajaran;
- melaporkan hasil AN
kepada kepala daerah masing-masing; dan
- melaporkan hasil
pelaksanaan AN tingkat provinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
